<![CDATA[AbstrakPengawasan notaris dan konsekuensi hukum Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) atas cuti notaris. Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Cianjur bersifat pasif dan kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh jumlah pengawas yang terbatas dibandingkan dengan jumlah notaris yang ada, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Notaris dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis hingga pemberhentian tidak hormat jika mereka melanggar Pasal 17 ayat (1) huruf b UUJN, seperti meninggalkan wilayah jabatan tanpa mengajukan cuti atau notaris pengganti. Selain itu, akta yang dibuat dalam keadaan tersebut kehilangan legitimasinya dan hanya dapat dibuktikan sebagai akta yang di bawah tangan. Studi ini menegaskan bahwa MPD harus diawasi secara aktif untuk memastikan notaris mematuhi peraturan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kenotariatan dapat dipertahankan. AbstractNotary supervision and the legal consequences of the Notary Office Law (UUJN) on notary leave. The research shows that the supervision of the Regional Supervisory Council (MPD) of Cianjur Regency is passive and ineffective. This is due to the limited number of supervisors compared to the number of notaries, as well as limited facilities and infrastructure. Notaries can be subject to administrative sanctions in the form of written warnings to dishonourable dismissal if they violate Article 17 paragraph (1) letter b of the UUJN, such as leaving the area of office without applying for leave or a substitute notary. In addition, deeds made under such circumstances lose their legitimacy and can only be proven as underhand deeds. This study confirms that MPD must be actively supervised to ensure notaries comply with the regulations, so that public trust in the notarial institution can be maintained. ]]>
Copyrights © 2024
