<![CDATA[Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang salah satu kewajiban negara hukum adalah menjamin hak masyarakat mendapat informasi hukum. Dalam rangka pemenuhan hak tersebut, Sekretariat Daerah Bagian Hukum Kota Tasikmalaya bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya dalam pengembangan website Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH) yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2019. Selain itu, belum tersedianya fitur pengajuan atau pembuatan peraturan walikota (PERWAL) dan peraturan daerah (PERDA) secara langsung melalui website serta dikarena website yang telah tersedia tidak memungkinkan dikembangkan, diputuskan bahwa website perlu dirancan dan dibangun ulang. Perancangan dan pembanguna website menggunakan metode prototype, yang meliputi empat tahap: Requirement Analysis, User Interface Prototyping, Architecture and Component Design, dan Implementation and System Testing. Berdasarkan survey kesesuaian, website JDIH mendapatkan skor 92.7% yang menunjukan bahwa website ini telah sesuai dengan kebutuhan, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa aplikasi ini berhasil dibuat sesuai dengan perancangan dan kebutuhan.]]>
Copyrights © 2024
