Berbagai studi menunjukkan bahwa kebijakan di level desa efektif dalam mengurangi berbagai permasalahan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI). Studi ini menawarkan analisis kebijakan yang bersifat bottom up dalam upaya perlindungan PMI. Tujuan dari studi ini adalah menganalisis peran kelembagaan lokal dalam upaya perlindungan PMI di tingkat desa. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengambil kasus di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, diskusi kelompok terpumpun (DKT), dan observasi. Diskusi kelompok dilakukan terhadap instansi pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat (purna migran dan aparat desa). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Sosial Desa (LSD) dibentuk dengan melibatkan berbagai pihak secara kolektif dan partisipatif berdasarkan sumber daya lokal mampu mengurangi berbagai permasalahan PMI. Lembaga ini berperan dalam melakukan pendataan dan pendampingan terhadap PMI dalam menghadapi permasalahan administrasi, sosial dan hukum. Keberadaan LSD juga mampu memberdayakan purna migran di bidang ekonomi dan pendidikan. Penelitian ini merekomendasikan bahwa kelembagaan lokal seperti LSD perlu dikembangkan di desa pengirim migran lainnya serta perlu didukung oleh berbagai pihak terutama pemerintah daerah.
Copyrights © 2024