<![CDATA[Korporasi dalam melakukan kegiatan usahanya di satu sisi menimbulkan dampak positif untuk pembangunan berkelanjutan, namun di satu sisi juga menimbulkan dampak negatif pada kerusakan lingkungan. Faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut salah satunya terkait dengan perizinan. Meskipun undang-undang sudah mengatur bagaimana prosedur dalam pemberian sebuah izin, namun seringkali prosedur itu disalahgunakan dan hanya dijadikan sebagai formalitas administrasi saja, padahal izin merupakan hal krusial yang akan berpengaruh pada legalitas atas tindakan yang dilakukan oleh korporasi dalam menjalani kegiatan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penerbitan izin dan upaya hukum serta tanggung jawab pejabat TUN yang lalai dalam memberikan keputusan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang bersumber dari undang-undang, pendekatan yang berasal dari konsep pelaksanaan, dan pendekatan yang berasal dari sejarah. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagaimana prosedur penerbitan izin lingkungan diatur dalam UUPLH. Pejabat TUN dapat dikenakan sanksi administrasi baik ringan, sedang atau berat dimana sanksi tersebut dapat dijatuhkan secara langsung apabila sanksi yang bentuknya ringan dan melalui proses pemeriksaan internal jika itu sanksi yang masuk ke dalam kategori sedang dan berat.]]>
Copyrights © 2024
