Kasus Meriance Kabu menjadi salah satu contoh mencolok dalam upaya penegakan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Artikel ini menganalisis peran pemerintah Indonesia dalam menangani kasus ini, dengan menyoroti kebijakan, langkah diplomasi, dan peran institusi terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data sekunder, termasuk dokumen hukum, dan laporan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah strategis, seperti penguatan kerjasama antar-lembaga, pendekatan berbasis hukum internasional, dan diplomasi untuk menekan pihak-pihak yang terlibat. Namun, terdapat berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan, termasuk resistensi lokal dan keterbatasan sumber daya. Artikel ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik dan komitmen pemerintah dalam memperjuangkan keadilan, serta memberikan rekomendasi untuk penguatan institusional dan mekanisme perlindungan HAM di masa mendatang.
Copyrights © 2025