<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menilai pelaksanaan kebijakan aksesibilitas Pemilu 2024 bagi penyandang disabilitas di Kota Surabaya, dengan fokus pada peran Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagai lembaga yang independen, KPU memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemilu dilaksanakan secara adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik. Dalam persiapan menuju Pemilu 2024, KPU menekankan pentingnya menciptakan pemilu yang inklusif, terutama melalui penyediaan fasilitas yang mendukung kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, serta memberikan edukasi politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang didasarkan pada model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan aksesibilitas Pemilu 2024 di Kota Surabaya telah mencapai keberhasilan di sejumlah aspek, seperti penetapan standar dan tujuan kebijakan, distribusi sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana kebijakan, serta pengaruh lingkungan sosial. Kebijakan ini dinilai berhasil memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dalam proses pemungutan suara di TPS, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017.]]>
Copyrights © 2024
