<![CDATA[Para aktor negara memiliki peran dan kontribusi yang sangat penting dalam penyelesaian kasus pernikahan siri di Indonesia. Saat ini Dukcapil menerbitkan KK untuk pernikahan siri, sebab dalam undang-undang perkawinan nikah yang tidak tercatat tidak mendapatkan legalitas hukum. Artinya, negara tidak dapat memberikan jaminan hukum atas perkawinan tersebut Tujuan penulisan untuk menganalisis Implikasi Kebijakan Penerbitan Kartu Keluarga bagi Nikah Siri terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode hukum normative, Bahan hukum sekunder, yaitu studi kepustakaan berupa literature-literature berkenaan permasalahan penelitian dengan pendekatan kasus dan bersifat deskriptif guna memberikan penjelasan secara sistematis dan cermat mengenai fakta-fakta actual detail. Kesimpulan kebijakan nikah siri mendapat KK yang tidak lain bertujuan untuk menjamin perlindungan istri dan anak tidak efektif karena seharusnya yang perlu dilakukan adalah memperbaiki mekanisme penegakan hukum yang lebih baik seperti memperkuat peraturan isbat nikah dalam hal keberlakuannya juga berlaku untuk perkawinan setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini jelas memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi istri dan anak dari perkawinan siri. ]]>
Copyrights © 2024
