<![CDATA[This article is a normative study of the determination of the Sidoarjo Religious Court in case No.1913 / Pdt.G / 2015 / PA. regarding the receipt of a polygamy permit application because the husband wants to educate and help the second prospective wives. This study is interesting considering that this reason is not at all listed in Law No. 1 of 1974 concerning marriage. The judge has three considerations. First, the condition of the applicant's second wife is mentally traumatized because she has experienced domestic violence in a previous marriage. second, in the Koran are required only fair. Third, there has been an agreement from the first wife, fulfilled materially and non materially by the applicant and able to be fair by making a statement. Even though the judge ignored the law in this matter, however, the value of benefit would be greater if he received the polygamy permit application. The judge may give a different verdict, but if it continues to do so the limitation of polygamy regulations will be weak. What did the judges were in accordance with article 4, paragraph 2 of Law No. 1 of 1974 and Law No. 48 Year 2009 concerning Judicial Authority Article 1 Paragraph 1. [Artikel ini adalah kajian normatif terhadap penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam perkara No.1913/Pdt.G/2015/PA.Sda. tentang diterimanya permohonan izin poligami karena ingin mendidik dan menolong calon istri. Kajian ini menarik mengingat bahwa alasan tersebut sama sekali tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Hakim memiliki tiga pertimbangan, Pertama, kondisi calon istri kedua pemohon secara mental trauma karena pernah mengalami KDRT pada perkawinan sebelumnya. Kedua, dalam al-Quran hanya disyaratkan adil. Ketiga, sudah adanya persetujuan dari istri pertama, terpenuhi secara materi maupun non materi oleh pemohon dan sanggup adil dengan membuat surat pernyataan. Walaupun hakim mengabaikan undang-undang dalam hal ini, akan tetapi, nilai kemaslahatan akan lebih banyak jika menerima permohonan izin poligami tersebut. Hakim boleh memberikan putusan yang berbeda, akan tetapi jika itu terus dilakukan maka pembatasan peraturan poligami secara ketat akan terjadi lemah. Apa yang dilakukan hakim sudah sesuai pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Ayat 1.]]]>
Copyrights © 2018
