Studi Komparasi Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo

Syaifudin, Achmad

Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Vol. 7 No. 2 (2017): Desember

This paper intends to compare the effectiveness of Supreme Court Regulation no. 1 of 2008 and Supreme Court Regulation no. 1 of 2016 about mediation procedures to mediators’ role in Religious Court of Sidoarjo. By the documentation and interview techniques, this paper found that mediators in the Religious Courts of Sidoarjo became a facilitator in solving problems or disputes to reach favorable agreement for the parties. There is a difference between Perma No. 1 of 2008 with Perma No. 1 of 2016, namely the shorter duration of mediation, the obligation for the parties to attend directly the mediation meeting, and the existence of rules of good faith in the mediation process and its legal consequences. These differences are quite helpful in facilitating the mediation process, but there is no significant change in success rate prevention of divorce due to lack of good faith from the litigants. The Sidoarjo Religious Court should socialize Perma No. 1 of 2016 on mediation procedures to mediators and the parties of the dispute. Mediators in the Religious Courts of Sidoarjo should understand and apply correctly the existing rules in Perma No. 1 of 2016 on Mediation Procedures. [Tulisan ini bermaksud membandingkan Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi terhadap peran mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo. Dengan menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara, tulisan ini menemukan, bahwa mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo menjadi fasilitator dalam menyelesaikan masalah atau sengketa untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan pihak-pihak yang bersengketa. Terdapat perbedaan antara Perma No. 1 tahun 2008 dengan Perma No. 1 tahun 2016, yaitu mengenai batas waktu mediasi yang lebih singkat, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi, dan adanya aturan tentang iktikad baik dalam proses mediasi serta akibat hukumnya. Perbedaan tersebut cukup membantu melancarkan proses mediasi, tetapi tidak ada perubahan tingkat keberhasilan yang siginifikan terhadap pencegahan terjadinya perceraian karena tidak adanya iktikad baik dari para pihak yang berperkara. Seyogyanya Pengadilan Agama Sidoarjo mensosialisasikan Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi kepada mediator dan para pihak yang bersengketa. Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo hendaknya memahami dan menerapkan secara benar aturan yang ada di Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.]