Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Vol 16 No 1 (2024): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia

KEBEBASAN PRIBADI VS KONTROL NEGARA DALAM MENGGUNAKAN HAK PILIH SAAT PEMILIHAN UMUM

Meireini, Lara (Unknown)
Iskandar, Dida Suhada (Unknown)
Sudrajat, Marwah Fauziah (Unknown)
Putri, Fani Dewinta (Unknown)



Article Info

Publish Date
03 Apr 2024

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi interaksi kompleks antara kebebasan pribadi dan kontrol negara dalam konteks pemilihan umum, dengan fokus khusus pada prinsip-prinsip libertarianisme. Kebebasan individu untuk menggunakan hak pilih dianggap fundamental dalam demokrasi, menyoroti pentingnya minimalisasi intervensi pemerintah dalam kehidupan pribadi individu. Namun, tanggung jawab kolektif untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem pemilu memerlukan regulasi dan pengawasan yang cermat oleh negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, mengandalkan analisis literatur untuk memahami bagaimana kebebasan individu dan kontrol negara dapat seimbang dalam mendukung sistem demokrasi yang adil dan transparan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan untuk memilih dan untuk tidak memilih adalah ekspresi penting dari otonomi individu yang harus dilindungi dan dihormati. Namun, regulasi yang dirancang dengan baik diperlukan untuk memfasilitasi partisipasi pemilih yang luas dan menjaga integritas proses pemilu. Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan yang mempertimbangkan kedua aspek tersebut sebagai komponen penting dalam demokrasi yang sehat, menunjukkan bahwa kebebasan pribadi dan kontrol negara bukanlah entitas yang bertentangan, melainkan dua sisi dari demokrasi yang sama yang saling memperkuat.

Copyrights © 2024






Journal Info

Abbrev

jv

Publisher

Subject

Other

Description

Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah jurnal ilmiah yang berprinsip akses terbuka, wadah berkala pemublikasian karya tulis ilmiah bidang ilmu pemerintahan, baik kajian literatur/studi kepustakaan (theoretis), maupun hasil penelitian tata kelola penyelenggaraan ...