<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menetapkan prioritas kebijakan yang dapat mengoptimalkan pengembangan desa wisata menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). AHP memungkinkan analisis mendalam terhadap berbagai kriteria yang memengaruhi pengembangan desa wisata dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif dan eksplanatori. Data diperoleh dari studi literatur yang meliputi jurnal ilmiah, artikel, buku, dan dokumen kebijakan terkait. Prosedur analisis melibatkan perbandingan berpasangan untuk menentukan bobot relatif dari enam kriteria dan lima alternatif yang memengaruhi pengembangan desa wisata. Hasil evaluasi menetapkan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang No. 2 Tahun 2020 merupakan kebijakan prioritas dalam mengembangkan suatu desa wisata di Kabupaten Malang. Kebijakan tersebut mencakup peningkatan infrastruktur, promosi yang efektif, pelatihan masyarakat, serta pelestarian budaya dan lingkungan.]]>
Copyrights © 2024
