Administrasi kependudukan di suatu Negara sangatberguna bagi Surat Keterangan Waris (SKW) yang akanmenetukan hak bagi ahli waris untuk mendapatkanharta peninggalan dari pewaris. Kepala Desa memilikikewenangan dalam pembuatan SKW, hanya sajaterkadang hal ini tidak mencerminkan rasa keadilan.Hal ini muncul akibat ketidaktahuan dari masyarakatdan aparat, sehingga perlu adanya penyuluhan Hukum.Menjadi tanggung jawab bagi civitas academica untukmemperkenalkan sistem hukum yang dikenal diIndonesia, secara garis besar dipengaruhi oleh 3 hukum,yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat.Pencapaian penyuluhan hukum dapat dianggap telahoptimal, dilihat dari tingkat kehadiran peserta dantanya jawab peserta.Kata kunci: Sistem hukum, SKW, waris, dan administrasikependudukan
Copyrights © 2015