The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)
Vol 10, No 2 (2024): THE INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) JULI-DESEMBER 2024

PENERAPAN METODE SUS DALAM MENGUKUR USABILITY APLIKASI SRIKANDI PADA OPD PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Damayanti, Fani (Unknown)
Nugraha, Joko Tri (Unknown)
Mukti, Ari (Unknown)



Article Info

Publish Date
03 Mar 2025

Abstract

System Usability Scale (SUS) sebagai alat pengukuran tingkat kebergunaan terhadap suatu sistem atau aplikasi menjadi metode yang sesuai dalam melakukan pengukuran terhadap aplikasi SRIKANDI. Sebagai aplikasi yang wajib digunakan berdasar pada Peraturan Walikota Magelang Nomor 74 tahun 2022 bahwa seluruh OPD Pemerintah Kota Magelang diwajibkan menggunakan aplikasi SRIKANDI mulai tahun 2024. Tinggi dan rendahnya tingkat usability dalam aplikasi SRIKANDI dapat dipengaruhi oleh lima aspek penting dalam usability yang meliputi kemudahan (learnability), efisiensi (efficiency), mudah diingat (memorability), kesalahan dan keamanan (errors), serta kepuasan (satisfaction). Menggunakan metode penelitian kuantitatif dan metode SUS sebagai alat pengukurannya, hasil perhitungan SUS aplikasi SRIKANDI memperoleh 58,00 di OPD Pemerintah Kota Magelang. Berdasarkan hasil pengukuran SRIKANDI memperoleh nilai D, atau dikategorikan sebagai “OK”, dan menunjukan dapat diterima secara Marginal, meskipun tergolong rendah. Kemudian jika dilihat menggunakan  Net Promoter Score (NPS) hasil skor menunjukan kecenderungan menjadi detractor. Pengguna pada aplikasi SRIKANDI ini berpotensi memberikan respon negatif sehingga hasilnya menjadi detractor. Aspek yang belum terpenuhi dalam penelitian ini yaitu Kepuasan (satisfaction). Banyak dari responden yang mengeluhkan pada aspek tersebut yang menjadi kendala bagi pengguna website SRIKANDI di OPD Pemerintah Kota Magelang.

Copyrights © 2024






Journal Info

Abbrev

admpublik

Publisher

Subject

Social Sciences

Description

Fokus IJPA memusatkan perhatian pada permasalahan utama dalam pengembangan keilmuan administrasi publik meliputi: 1. Perkembangan Birokrasi dan Administrasi Pemerintahan 2. Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pelayanan Publik 3. Kebijakan Publik dan Good Governance 4. Manajemen Pembangunan dan ...