<![CDATA[Desentralisasi fiskal yang telah diterapkan di Indonesia selama beberapa tahun terakhir memiliki sejumlah keunggulan dan kelemahan. Namun, regulasi yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah ketimpangan fiskal vertikal. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mencakup kebijakan opsen pajak sebagai salah satu instrumen utamanya. Kebijakan opsen pajak ini direncanakan mulai berlaku pada tahun 2025, dengan mempertimbangkan penerbitan peraturan turunan serta kesiapan administratif di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan opsen pajak dan persiapan yang perlu dilakukan pemerintah sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengandalkan data yang dikumpulkan melalui studi literatur. Kebijakan opsen pajak di Indonesia meliputi opsen untuk PKB, BBNKB, dan pajak MLBB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan opsen berpotensi mempercepat peningkatan penerimaan pemerintah kabupaten/kota, mengurangi akumulasi SILPA dalam APBD, serta menciptakan sinergi dalam pemungutan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebelum kebijakan opsen diterapkan, pemerintah disarankan untuk segera menyusun rencana postur APBD, menerbitkan aturan turunan terkait pemungutan opsen, serta mempersiapkan sumber daya manusia dan sistem informasi yang memadai guna memastikan implementasi berjalan secara efektif dan efisien.]]>
Copyrights © 2024
