<![CDATA[Dasar hukum Perjudian di Aceh Secara khusus diatur dalam Pasal 18 sampai Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Aceh merupakan daerah istimewa yang deberikan mandat atau kebebasan untuk membuat peraturang khusus yang hanya berlaku di daerah Aceh, oleh karena itu pemerintah pun membuat peraturan di Aceh dalam bentuk Qanun. tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian online di Mahkamah Syariyah Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Data sekunder dikumpulkan dari hasil studi kepustakaan yang diolah secara kualitatif dan hasilnya akan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di Aceh Timur diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Aceh Nomot 6 Tahun 2014 dimana sistem penjatuhan pidananya secara alternatif, Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perjudian antara lain karena pertimbangan Yuridis (prtimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta hukumyang di peroleh dari proses perdidangan), pertimbangan Non Yuridis (pertimbangan hakim terhadap fakta-fakta sosial terkait penyebab pelaku melakukan tindak pidana), serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dan juga tergantung mafsadah (kerugian). saran yang dapat di berikan kepada hakim Mahkamah syar'iyah Idi agar kwtika memutuskan perkara tidak hanya memenuhi rasa keadilan hukum tapi juga harus memenuhi rasa keadilan dlam kehidupan masyarakat.]]>
Copyrights © 2024
