<![CDATA[Terdapat dua persoalan mendasar dalam layanan publik terkait administrasi kependudukan, yakni dari segi kemutakhiran pendataan dan dari segi proses pengurusan yang dalam praktiknya seringkali tidak cepat, mudah, dan murah. Dalam konteks ini, urgensi bagi pemerintah desa untuk memaksimalkan perannya dalam memenuhi kebutuhan administrasi dan melakukan pemutakhiran. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk mengubah struktur dan kerangka kerja bagi pelayanan publik. Salah satu inovasi itu adalah melalui SEPASI (Sistem Elektronik Pengelolaan Arsip Surat Internal) yang telah dipergunakan sejak tahun 2020 di Desa Sugihan, Kecamatan Jatirogo, Tuban, Jawa Timur. Fokus permasalahannya adalah apakah SEPASI dapat menyelesaikan tentang layanan dan administrasi kependudukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis Creating Public Value dari Moore yang kemudian memanfaatkan konstektualisasi teoritisnya dari Panagiotopoulos. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif studi kasus. Sumber data yang dipergunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pelayanan di tingkat pemerintahan desa, SEPASI cukup efektif, efisien, dapat diakses, dan punya dampak langsung untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, terdapat beberapa dimensi yang belum menjawab problem pelayanan administrasi kependudukan, yakni belum ada standar teknis pelayanan publik yang digunakan pemerintah desa. Dimensi penting lainnya adalah SEPASI ini hanya bermanfaat untuk pembuatan surat, namun sistem ini belum terpadu dengan Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) dari Kementerian Kependudukan sehingga pelayanan hanya terbatas pada administrasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa sehingga belum menyelesaikan persoalan administrasi kependudukan secara umum.]]>
Copyrights © 2025
