<![CDATA[Penelitian ini menganalisis ketidakselarasan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dalam pengaturan ancaman nonmiliter dan hibrida. UU No. 23/2019 mencakup ancaman multidimensi, termasuk ancaman nonmiliter dan hibrida, sementara UU No. 3/2002 hanya memfokuskan peran komponen cadangan dan pendukung pada ancaman militer, sehingga menciptakan kekosongan pengaturan yang signifikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji implikasi perbedaan regulasi ini terhadap efektivitas pengelolaan sumber daya nasional. Hasil penelitian menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi dan penyusunan pedoman teknis agar komponen cadangan dan pendukung dapat berperan optimal dalam menghadapi ancaman nonmiliter dan hibrida.]]>
Copyrights © 2025
