<![CDATA[Penanaman modal memiliki peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, termasuk Kabupaten Pamekasan. Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menarik investor, salah satunya adalah pemberian insentif dan kemudahan dalam berinvestasi. Artikel ini mengkaji aspek hukum pemberian insentif penanaman modal di Kabupaten Pamekasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan metode statute approach untuk menganalisis kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pemberian insentif dengan regulasi yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa Raperda tersebut telah sesuai secara substansi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, meskipun masih memerlukan penyempurnaan terkait sektor investasi yang berpotensi. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di tingkat daerah]]>
Copyrights © 2024
