<![CDATA[Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara transaksi bisnis dilakukan, termasuk dalam penerapan akad dalam Islam. Dalam hukum Islam, akad memiliki rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar sah. Namun, dalam transaksi tanpa tatap muka, terdapat berbagai permasalahan seperti keabsahan ijab dan qabul dalam bentuk digital, potensi gharar akibat informasi yang tidak jelas, serta kemungkinan adanya unsur riba dalam sistem pembayaran. Ketidakpastian ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan akad dalam transaksi digital berdasarkan hukum Islam dan sejauh mana akad digital dapat memenuhi prinsip maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari fatwa DSN-MUI serta kitab-kitab fiqih klasik dan kontemporer, sementara data sekunder bersumber dari jurnal ilmiah dan literatur akademik terkait hukum Islam dalam transaksi digital. Analisis dilakukan dengan menelaah prinsip-prinsip akad dalam Islam dan membandingkannya dengan praktik transaksi digital yang umum digunakan saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad digital dapat dianggap sah menurut hukum Islam selama memenuhi rukun dan syarat akad, terutama dalam aspek transparansi dan kesepakatan kedua belah pihak. Namun, terdapat tantangan dalam penerapannya, terutama terkait validitas ijab kabul berbasis klik, risiko gharar dalam deskripsi produk, serta sistem pembayaran yang berpotensi mengandung riba. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penyusunan regulasi yang lebih ketat untuk akad digital berbasis syariah, penerapan sertifikasi halal bagi marketplace syariah, serta edukasi bagi pelaku usaha dan konsumen agar transaksi digital tetap sesuai dengan prinsip hukum Islam.]]>
Copyrights © 2025
