<![CDATA[Hukum waris di Indonesia diatur oleh tiga sistem hukum yang berbeda, yaitu Hukum Waris menurut KUH Perdata, Hukum Islam (KHI), dan Hukum Adat. Ketiga sistem ini mengandung perbedaan mendasar, baik dalam prosedur maupun substansi, terutama terkait dengan perbedaan agama yang dapat mempengaruhi hak waris. Hal ini menyebabkan terjadinya sengketa dalam pembagian warisan, terutama ketika ahli waris memiliki agama yang berbeda dengan pewaris. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yang mengutamakan data sekunder dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan sistem hukum ini menimbulkan ketegangan dan ketidakselarasan dalam praktik hukum waris, yang sering berujung pada sengketa. Penerapan wasiat wajibah telah diusulkan sebagai solusi sementara untuk memberikan hak kepada ahli waris yang terhalang oleh perbedaan agama. Penerapan hukum waris di Indonesia menghadapi tantangan besar akibat perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Perbedaan aturan antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata memperlihatkan ketegangan dalam implementasi kewarisan yang adil. Oleh karena itu, perlu adanya upaya unifikasi hukum waris yang lebih inklusif, yang mempertimbangkan pluralisme agama dan prinsip keadilan substantif, guna memastikan keadilan yang harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.]]>
Copyrights © 2025
