<![CDATA[Konflik bersenjata sering kali menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, salah satunya adalah perekrutan tentara anak yang dilakukan Rusia dengan melibatkan anak-anak dari Ukraina. Anak-anak ini menerima pelatihan militer, didoktrin, dan dipaksa terlibat dalam konflik, dimana tindakan ini bertentangan dengan instrumen hukum internasional, baik tentang hukum perang maupun tentang perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan terhadap anak pada rekrutmen dan penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata Rusia-Ukraina menurut hukum internasional dan bentuk pertanggungjawaban negara secara hukum internasional berdasarkan kasus tersebut. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian normatif dan dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan sesuai dengan kaidah hukum internasonal yang berlaku, serta pendekatan kasus pada konflik Rusia-Ukraina tersebut. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa hukum internasional secara tegas melarang perekrutan anak sebagai tentara, sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II 1977, serta instrumen internasional lainnya seperti Konvensi Hak Anak, Protokol Opsional Konvensi Hak Anak, Konvensi ILO No. 182, dan Statuta Roma 1998. Perekrutan tentara anak dikategorikan sebagai pelanggaran berat dan kejahatan perang. Negara memiliki tanggung jawab penuh sebagai subjek hukum internasional atas tindakan pelanggaran hukum atau pembiaran yang mengakibatkan pelanggaran terhadap norma internasional. Berdasarkan teori tanggung jawab negara, negara wajib mempertanggungjawabkan tindakan tersebut dengan memberikan pemulihan kepada korban melalui restitusi, kompensasi, dan pemuasan. Selain itu, pelaku individu tetap dapat dituntut tanggung jawab pidananya, meskipun bertindak sebagai organ negara, untuk mencegah impunitas.]]>
Copyrights © 2024
