Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

JMP : Jurnal Mahasiswa Pemerintahan
Vol. 1 No. 4 Desember 2024

Menurut Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, SKPDKB, SKPDBT, STPD, surat keputusan pembetulan,surat keputusan keberatan, dan putusan banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak yang harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bulansejak tanggal yang ditentukan. Tujuan penelitian Untuk Mengetahui Pelaksanaan dan Untuk mengetahu hambatan – hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 tahun 2011 Pasal 15 Tentang Cara Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Rokan Hilir. Bentuk penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian adalah sebagai berikut Efektifitas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang sudah diterapkan. Efisiensi usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pembayarn pajak mineral bukan logam dan batuan menggunakan sistem self assesment. Kecukupan dalam Pelaksanaan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan sudah mulai tertib melakukan pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Responsivitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir menyediakan layanan Pengaduan atau menampung aspirasi atau saran dari masyarakat yang bisa disampaikan langsung kebidang pelayanan Bapenda Rokan Hilir. Hambatan nya ada beberapa oknum baik itu orang ataupun badan hukum yang memanipulasi pendapatan mereka untuk mengurangi tanggungan pajak. yang kedua ada beberapa okunum dan atau perusahan yang kurang koperatif dalam melakukan pembayaran pajak dan pajak terhutang dengan kata lain wajib pajak lalai dalam melunasi kewajibannya. yang ketiga ada juga pemerintah desa yang tidak menyampaikan informasi seputar pajak yang di terima dari pertambangan sehingga menimbulkan dugaan korupsi oleh masyarakat. Ada juga pemerintah desa yang lambat dalam melaksanakan proses pembangunan sehingga masyarakat merasakan kurangnya manfaat dari adanya pertambanngan dikampung mereka.