Ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan rumah tangga atau individu dalam suatu perekonomian dikenal sebagai ketimpangan pendapatan. Kesalahan ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga di daerah. Untuk mengukur disparitas pendapatan, indeks Gini digunakan. Indeks pembangunan manusia (IPM), jumlah penduduk miskin (JPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan jumlah orang yang bekerja (JOB) memengaruhi ketimpangan pendapatan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2017 hingga 2023. Daerah DIY dipilih karena memiliki banyak potensi ekonomi. Dianalisisnya ketimpangan yang signifikan karena potensi dampak mereka dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam akses ke pendidikan dan layanan kesehatan. Metode analisisnya mempergunakan regresi data panel. Metode ini menggambungkan data time series dan data cross section. Data time series mencakup informasi sejak 2017 hingga 2023. Sementara, data cross-section mencakup enam kabupaten/kota, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Sleman Gunung Kidul, Bantul, hingga Kulonprogo. Jenis datanya berupa data sekunder yang didapat melalui Badan Pusat Statistik (BPS). Mengacu uji Chow dan Hausman, Pooled Least Square (PLS) dipilih untuk menjadi model estimasi terbaik. Berdasarkan hasil model estimasi terbaik, diketahui bahwa indeks pembangunan manusia dan jumlah penduduk miskin memengaruhi positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sementara jumlah orang bekerja memengaruhi negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Lebih lanjut, tingkat pengangguran terbuka tak memengaruhi ketimpangan pendapatan. Hasil uji F menjelaskan bahwa indeks pembangunan manusia, jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka dan jumlah orang yang bekerja secara bersama-sama memengaruhi ketimpangan pendapatan.
Copyrights © 2025