<![CDATA[Penelitian ini menganalisis dan meneliti mengenai keterkaitan unsur sosial, aktivitas, dan budaya masyarakat terhadap kebijakan penerapan pariwisata di Kalurahan Jangkaran yang diantaranya terdapat konflik yang timbul dari internal masyarakat serta keterkaitannya dengan kebijakan dari pemerintah desa setempat, dan wewenang pemerintah kota atas implementasi dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2009, perkembangan Kalurahan Jangkaran sebagai desa wisata terhambat karena implikasi dari kurang tegasnya pemerintah desa setempat dalam mengakomodir kerja sama antara pihak-pihak terkait di kawasan pariwisata tersebut. Adanya penelitian ini akan menjawab pertanyaan (1) Bagaimana kewenangan pemerintah desa dalam mengelolah wisata desa. (2) Bagaimana penyelesaian konflik pengelola wisata desa di kalurahan jangkaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris karena data-data berdasarkan survey langsung terhadap kondisi kawasan di Jangkaran dan adanya keterlibatan masyarakat dalam proses wawancara yang telah penulis lakukan.]]>
Copyrights © 2024
