DEPOLITICISATION OF PUBLIC ISSUE:LOW DEGREE OF GOVERNMENT’S DEMOCRATIC LEGITIMACY (The Case of the Reclamation Policy of Benoa Bay, Bali, Indonesia)

M. Dian Hikmawan (Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)
Rahmad Hidayat (Ilmu Administrasi Negara, STISIP Mbojo Bima)

Journal of Governance
Volume 1, Issue 1: (2016) December

Abstrak: Tulisan ini mengkaji praktik De-politisasi isu publik yang dilakukan oleh pemerintah. De-politisasi isu dan kepentingan publik memicu terjadinya deficit demokrasi suatu negara. De-politisasi melalui negasi atas akses dan pembatasan atas ruang publik dalam membahas kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan Negara. Atas dasar hal tersebut, kebijakan reklamasi Pulau Benoa di Bali-Indonesia dijadikan sebagai objek analisa jurnal ini. Reklamasi Pulau Benoa disinyalir sebagai praktek de-politisasi isu publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bali.Kata Kunci: Depolitisasi, Pemerintah, Elit, Publik dan Demokrasi.