<![CDATA[Penelitian ini mengidentifikasi kelemahan dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara, seperti halnya sanksi yang ringan, proses perizinan yang rumit, minimnya kewajiban pasca reklmasi dan pasca tambang dan dampak lingkungan yang sangat negatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bentuk pengaturan tindak pidana pertambang di Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 3 tahun 2020 atas perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009, bentuk selanjutnya mengenai bentuk sanksi tindak pidana pertambangan di Indonesia memiliki perbandingan karena dilakukan perubahan yaitu pada Undang-undang nomor 4 tahun 2009 terdapat 10 jenis tindak pidana dengan pidana penjara 1 sampai 10 tahun dengan denda 100 juta (Rp. 100.000.000) hingga 10 miliar (Rp. 100.000.000.000). Setelah adanya perubahan undang-undang nomor 3 tahun 2020, terdapat perubahan dengan penambahan 12 jenis tindak pidana dengan pidana penjara 1 sampai 15 tahun serta denda 1 miliar (Rp. 1.000.000.000) hingga 100 miliar (Rp. 100.000.000.000). Selain itu terdapat pula penambahan sanksi dalam penyitaan dan penahanan mengenai alat angkut dalam tindak pidana pertambangan mineral dan batubara.]]>
Copyrights © 2025
