<![CDATA[Pembiayaan kesehatan sejatinya digunakan untuk sebesar-besarnya memenuhi kebutuhan masyarakat, anggaran kesehatan dapat dikatakan sebagai intrumen pemerintah dalam hal pemenuhan hak-hak kesehatan bagi warga Negara. Secara normative anggaran kesehatan telah digaris tegaskan oleh Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dalam pasal 170 tentang pembiayaan dikatakan anggaran kesehatan minimal 10% dari APBD, dan 2/3 dari dana tersebut diperuntukan untuk belanja publik, kususnya untuk rakyat miskin perempian, dan anak terlantar. Penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normative, yaitu bagaimana melihat implementasi anggaran kesehatan melalui norma/kebijakan anggaran di sulawesi tengah, diantaranya yaitu PERGUB/73/2015 tentang penjabaran perubahan APBD Propinsi sulawesi tengahdalam menganalisis data penulis menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan ketidaknyambungan antara tujuan pembiayaan yang telah dibuat melalui undang-undang kesehatan dan implementasi anggran. Tujuan seharusnya untuk kesejataraan masyarakat. Anggran sebagian besar digunakan untuk belanja aparatur bukannya belanja public. Sebagai contoh penulis kemukakan be;anja perjalanan dinas di dinas kesehatan dengan jumlah yang tidak wajar yaiu sebesar 13 milyar lebih. Dalam implementasinya beberapa kegiatan yang satu kegiatan mendapatkan biaya perjalanan dinas sebesar 1 milyar. Dilain pihak belanja modal untuk pertambahan asset bagi dinas kesehatan mendapatkan porsi yang sedikit hanya 13 peren dari total anggaran atau sekitar 6 milyar lebih.]]>
Copyrights © 2017
