<![CDATA[Tujuan dari tinjauan ini adalah untuk mempelajari bagaimana pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bogor dilaksanakan. Pemadanan ini merupakan langkah penting dalam penyelarasan data kependudukan dan pajak serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan perpajakan. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa pemadanan NIK dengan NPWP di KPP Pratama Bogor membawa manfaat yang signifikan. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat mengidentifikasi wajib pajak secara akurat dan mengintegrasikan data kependudukan dengan data perpajakan melalui pemadanan ini. Ini meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan. Namun, tinjauan ini menemukan beberapa masalah yang terkait dengan penggunaan pemadanan NIK dengan NPWP. Beberapa di antaranya termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, format data yang berbeda yang digunakan dalam basis data kependudukan dan perpajakan, dan kesalahan input data yang dapat memengaruhi hasil pemadanan.]]>
Copyrights © 2025
