<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dua aspek utama: (1) Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 dan (2) Pentingnya Sertifikat Tanah Elektronik Di Era Digital Sebagai Bukti Hak Kepemilikan Tanah, khususnya terkait penerbitan Sertifikat Elektronik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber hukum yang dianalisis tidak terbatas pada Undang-Undang yang berlaku dalam bidang agraria, tetapi juga mencakup undang-undang yang mengatur penerbitan dokumen elektronik dalam pendaftaran tanah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen yang berfokus pada sertifikat elektronik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peralihan dari sertifikat tanah fisik ke digital tidak perlu dilakukan secara terburu-buru. Meskipun kedua jenis sertifikat memiliki keuntungan yang hampir setara, meskipun dalam hal ini sertifikat tanah elektronik menawarkan praktisitas yang lebih besar bagi pemiliknya; dan (2) Sertifikat tanah elektronik dapat diintegrasikan dengan sistem informasi lainnya, seperti perpajakan, perencanaan tata ruang, dan perbankan. Integrasi ini memudahkan koordinasi antar instansi pemerintah dan mempercepat proses perizinan serta transaksi properti.Kepastian hukum atas kepemilikan tanah Menjadi aspek krusial dalam menarik investasi serta mendukung pertumbuhan ekonomi.]]>
Copyrights © 2024
