<![CDATA[Maraknya alih fungsi lahan khususnya dari lahan pertanian ke lahan non pertanian, mendorong pemerintah pusat pada tahun 2019 menerbitkan standar ganda dalam perlindungan lahan pertanian berupa Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Peraturan tersebut kemudian mengatur tentang Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Lahan Sawah yang Dilindungi merupakan lahan baku sawah yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang melalui sinkronisasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Pemerintah kemudian melakukan klarifikasi kepada Pemerintah Daerah guna menyepakati luasan lahan sawah dilindungi (LSD). Selanjutnya Peta Lahan Sawah Dilindungi tersebut akan dikendalikan pengintegrasiannya ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah masing-masing Kabupaten/Kota sebagai bagian dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kabupaten Batang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang penggunaan lahannya 80% adalah lawan pertanian yang tersebar di masing-masing kecamatan, baik lahan pertanian basah dan lahan pertanian kering. Tentunya hal tersebut akan berbanding lurus dengan hasil produksi tanaman pangan terutama padi, sebagai bahan pangan pokok utama masyarakat Kabupaten Batang. Namun, di sisi lain Kabupaten Batang adalah salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang saat ini sedang berkembang aktivitas industri dengan skala internasional. Dengan adanya fenomena di wilayah Kabupaten Batang tersebut serta sebagai pengendalian terhadap alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Batang perlu diperhatikan terkait daya dukung lahan pertanian. Peneltiian ini menggunakan metode DPSIR dalam sebagai kerangka untuk mengorganisir sebuah informasi dan data tentang kondisi lingkungan hidup.]]>
Copyrights © 2024
