<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi sistem anti-fraud dalam perencanaan dan realisasi dana kelurahan di salah satu kelurahan di Kota Medan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan terdiri dari enam orang yang dipilih secara purposive, meliputi aparatur kelurahan dan tokoh masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik fraud dapat dijelaskan melalui teori Fraud Diamond, dengan empat elemen utama tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas yang saling berkontribusi terhadap penyimpangan dalam pengelolaan dana. Pencegahan fraud memerlukan pendekatan administratif, struktural, kultural, dan partisipatif. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah dan pendekatan yang digunakan. Implikasi dari temuan ini memperkaya kajian fraud sektor publik dan menjadi dasar perumusan kebijakan pengawasan yang lebih efektif. Rekomendasi mencakup penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan integritas aparatur, pengembangan sistem pelaporan dini, serta pelibatan aktif masyarakat. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif dan cakupan wilayah yang lebih luas guna memperoleh hasil yang lebih general dan terukur. This study aims to understand the implementation of an anti-fraud system in the planning and realization of village funds in one of the urban villages in Medan City using a descriptive qualitative approach. Six key informants were selected purposively, consisting of village officials and community representatives. Data were collected through semi-structured interviews, observations, and document reviews, and analyzed using thematic analysis techniques. The findings indicate that fraudulent practices can be explained using the Fraud Diamond theory, in which the four key elements—pressure, opportunity, rationalization, and capability—mutually contribute to deviations in fund management. Fraud prevention requires not only administrative measures but also structural, cultural, and participatory approaches. This study is limited in terms of geographical scope and methodological approach. The findings enrich the theoretical discourse on fraud in the public sector and serve as a foundation for formulating more effective fund oversight policies. Recommendations include strengthening internal control systems, enhancing the integrity of village officials, developing a secure whistleblowing system, and encouraging active community participation. Future research is recommended to adopt a quantitative approach and cover a wider area to obtain more generalizable and measurable results. ]]>
Copyrights © 2024
