<![CDATA[Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa bagaimana pola electoral engagement dan realisasi politik programatik yang dilakukan Koalisi Buruh Jakarta (KBJ) pada saat dan sesudah pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Analisis kami membuktikan bahwa adanya policy broker, kesamaan program-program antara kontrak politik buruh-kandidat serta kolaborasi dan konsolidasi yang sistemik lintasfederasi/serikat merupakan faktor-faktor pendukung terjadinya kontrak politik antara KBJ dan pasangan kandidat. Kandidat menjanjikan realisasi program-program kontrak politik apabila terpilih, sedangkan KBJ bersedia menjadi mesin politik kandidat yang otonom selama pemilihan kepala daerah di Jakarta berlangsung. Setelah kandidat terpilih, realisasi kontrak politik didistribusikan secara kolaboratif oleh kelompok buruh-Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Distribusi politik tidak hanya ditujukan kepada para pekerja yang mendukung kandidat, namun juga para pekerja yang tidak mendukung kandidat serta kelompok lain di luar kelompok buruh. Artikel ini berargumen bahwa kontrak politik yang identik dengan pertukaran yang partikularistik antara kandidat dan pemilih dalam politik kontemporer di Indonesia tidak terjadi di studi kasus ini sedangkan distribusi politik secara programatik efektif dilakukan oleh kelompok buruh di tengah fregmentasi politik lintas federasi dan reformasi elektoral di Indonesia.]]>
Copyrights © 2020
