<![CDATA[Penelitian ini memfokuskan kajian pada bagaimana prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat diperkuat melalui penerapan strategi manajemen mutu di Pemerintah Kota Makassar. Latar belakang kajian ini adalah masih ditemukannya kendala dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di birokrasi lokal, terutama dalam dimensi partisipasi masyarakat, efektivitas layanan, dan penegakan hukum. Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan kajian dokumen terhadap tiga dinas penyedia layanan publik utama di Kota Makassar. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif dan interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip good governance sudah diterapkan dalam berbagai aspek, terutama transparansi dan akuntabilitas, namun penerapan partisipasi dan efektivitas masih kurang optimal. Penerapan prinsip manajemen mutu mulai diperkenalkan melalui SOP, survei kepuasan masyarakat, dan pelatihan pelayanan, namun pelaksanaannya belum bersifat menyeluruh dan masih kurang sistematis. Penerapan manajemen mutu menghadapi berbagai kendala, seperti belum optimalnya pelatihan bagi ASN, struktur birokrasi yang belum fleksibel, dan lemahnya konsistensi kepemimpinan dalam menunjukkan komitmen. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan manajemen mutu memiliki potensi signifikan dalam mendukung penguatan implementasi good governance di Makassar, asalkan dijalankan secara terstruktur dan disertai dengan pelatihan yang memadai serta kepemimpinan yang konsisten. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan kapasitas ASN dan reformasi budaya birokrasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.]]>
Copyrights © 2025
