Genitoplasti untuk Disforia Gender di Indonesia: Justifikasi Status Positif Negara

Taqwa, Muhamad Dzadit
Boasrifa, Kimberly Natali
Rusdiana, Rofy Candra

Undang: Jurnal Hukum
Vol. 7 No. 1 (2024)

State intervention in the issue of genital surgery (genitoplasty) for gender affirmation can spark a constitutional rights debate. Proponents of state involvement, allowing or even providing facilities for genitoplasty, base their arguments on the constitutional right of individuals to benefit from scientific and technological advancements to improve quality of life and access healthcare services. Furthermore, every individual is presumed to have the freedom to determine any treatment they wish to undergo for their body. On the other hand, opponents argue that the state has a justification for not fulfilling its positive status, as it also holds the responsibility to protect individuals from medical decisions that could jeopardize their health. Additionally, the legalization of genitoplasty could be considered contrary to religious values in Indonesia. The legal question addressed in this paper is: should the state entirely prohibit genitoplasty, or should it legalize and provide the necessary infrastructure, particularly in the context of Indonesia? Through the use of proportionality as a systematic method to assess the justification for state intervention, this paper argumentatively concludes that the state should refrain from fulfilling its positive status in this context. Abstrak Intervensi negara dalam isu operasi genital (genitoplasti, genitoplasty) untuk afirmasi posisi gender dapat memunculkan suatu perdebatan hak konstitusional. Pihak yang pro terhadap keterlibatan negara untuk membolehkan atau bahkan menyediakan fasilitas genitoplasti dilandaskan pada hak konstitusional individu untuk mendapatkan manfaat dari ilmu dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidup dan memperoleh pelayanan kesehatan; terlebih setiap individu, dianggap, memiliki kebebasan untuk menentukan perlakuan apa pun yang dapat dilakukan terhadap tubuhnya. Di sisi lain, pihak yang berpandangan sebaliknya, melihat bahwa negara memiliki justifikasi untuk tidak merealisasikan status positifnya karena negara juga berkewajiban untuk melindungi individu dari keputusan medis yang dapat membahayakan kesehatan mereka. Di samping itu, legalisasi genitoplasti dapat dianggap bertentangan dengan nilai agama di Indonesia. Pertanyaan hukum dalam tulisan ini: apakah negara harus melarang sama sekali atau melegalkan dan menyediakan infrastrukturnya, khususnya dalam konteks di Indonesia? Melalui pendekatan proporsionalitas sebagai metode sistematis untuk melihat justifikasi intervensi negara tersebut, tulisan ini secara argumentatif berpandangan bahwa negara tidak seharusnya merealisasikan status positifnya.