<![CDATA[Profesi Notaris rentan dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang untuk menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, sehingga sangat penting bagi Notaris untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (“PMPJ”) dan melaporkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU PPTPPU”) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 9 tahun 2017 Tentang Penerapan PMPJ (“Permenkumham 9/2017”) untuk melindungi Notaris dari keterlibatan tindak pidana pencucian uang. Namun dalam pelaksanaannya, Notaris dihadapkan pada pertentangan antara kewajiban melapor dengan kewajiban merahasiakan isi akta sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris diperlukan penelitian mengenai pengaturan mengenai Notaris wajib menerapkan PMPJ serta perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menerapkan PMPJ. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Normatif-Empiris. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun kewajiban PMPJ telah diatur UU PPTPPU dan Permenkumham 9/2017, namun masih ada yang belum memahami bahwa kewajiban PMPJ sebenarnya tidak bertentangan dengan kewajiban kerahasiaan melainkan menjadi bentuk perlindungan hukum bagi Notaris dan untuk kepentingan yang lebih luas, pengisian kuisioner PMPJ sebagai kepatuhan dan kesiapan bagi Notaris.]]>
Copyrights © 2025
