<![CDATA[Penelitian ini mengkaji penerapan hukum terhadap pelaku balap liar di Kota Surabaya, Indonesia, serta akibat hukum yang dihadapi oleh mereka. Tujuan penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi hukum yang mengatur balap liar, serta memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi solusi atau langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan dalam penanganan masalah tersebut..Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yang memungkinkan analisis teks-teks hukum dan peraturan terkait.. Terdapat beberapa hal yang akan dibahas (1) Sejauh mana sanksi hukum yang ada di Kota Surabaya telah berhasil dalam mengurangi kasus balap liar (2) Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Balap Liar Di Kota Surabaya ? Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku balap liar diatur oleh Pasal 503 KUHP dan peraturan daerah setempat, seperti Pasal 12 juncto Pasal 8 Perda Kota Surabaya Nomor 10 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan. Sanksi yang diberlakukan termasuk pidana kurungan, denda, penahanan kendaraan, penangguhan atau pencabutan izin mengemudi, dan tuntutan ganti rugi. Hasil penelitian ini menunjukkan komitmen untuk mencegah tindakan berbahaya di jalan raya dan memberikan efek jera yang kuat bagi para pelaku balap liar. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami kerangka hukum yang mengatur balap liar di Kota Surabaya dan menawarkan rekomendasi untuk peningkatan penegakan hukum serta kesadaran masyarakat akan bahaya balap liar.]]>
Copyrights © 2024
