<![CDATA[Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) disusun dengan pendekatan omnibus law untuk menyederhanakan regulasi, mempercepat proses investasi, dan memperkuat pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Artikel ini menganalisis implementasi kebijakan tersebut dari tiga aspek utama: ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA). Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa meskipun UU Cipta Kerja memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha melalui relaksasi aturan kontrak kerja dan perluasan praktik outsourcing, kebijakan ini berdampak negatif terhadap perlindungan hak-hak dasar pekerja, memperlemah posisi buruh dalam relasi industrial, dan menurunkan stabilitas kerja. Dalam sektor lingkungan, pergeseran posisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari instrumen substantif ke syarat administratif mengurangi efektivitas pengendalian dampak ekologis dan partisipasi publik. Sementara itu, reformasi perizinan melalui OSS-RBA terbukti mempercepat birokrasi, tetapi masih menghadapi kendala dalam integrasi data, kapasitas daerah, dan akuntabilitas pengawasan. Temuan dalam artikel ini menegaskan bahwa implementasi UU Cipta Kerja cenderung memprioritaskan efisiensi ekonomi jangka pendek tanpa disertai dengan penguatan kelembagaan yang melindungi pekerja, lingkungan, dan keseimbangan kekuasaan pusat-daerah. Dengan minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi serta lemahnya pengawasan di tingkat teknis, UU ini menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip keadilan sosial dan tata kelola demokratis. Oleh karena itu, reformasi kebijakan ke depan perlu diarahkan pada penguatan perlindungan hukum substantif, peningkatan kapasitas kelembagaan pengawas, serta penyempurnaan sistem OSS-RBA yang inklusif dan berbasis prinsip kehati-hatian.]]>
Copyrights © 2025
