KONSTRUKSI PENETAPAN DESA MENJADI DESA ADAT DALAM FORMULASI UNDANG-UNDANG DESA

Nauval Mufti Rayhan, Alendra

Jurnal Studia Legalia
Vol. 6 No. 1 (2025): Dinamika Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Ketataneg

ABSTRAK Desa merupakan kekuasaan kecil dalam ruang lingkup kecil yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan dan partisipasi aktif masyarakat sebagai penggerak kemajuan dari suatu wilayah. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi titik awal dari pemerintahan desa yang otonom, tak terkecuali desa adat yang mendapatkan legitimasi normatif dalamUndang-Undang tersebut beserta syarat penetapannya setelah di delegitimasi saat rezim orde baru. Maka peneliti kemudian akan melihat formulasi penetapan desa menjadi desa adat dengan melakukan analisis terhadap Undang-Undang Desa dalam perspektif peraturan perundang-undangan dan historis dengan menggunakan metode historis-normatif melalui pendekatan hukum secara normatif ditemukan bahwa Pertama, bahwa formulasi penetapan desa adat dalam Undang-Undang Desa memiliki permasalahan kekosongan hukum. Kedua, berdasarkan problematika penetapan, terdapat dua kendala yaitu kendala substansial hukum dan kendala praktikal. Ketiga, politik hukum dari Undang-Undang Desa menghendaki bahwa syarat desa adat digunakan agar tidak terjadi pemekaran secara besar-besaran. Walaupun desa adat secara filosofis memang bertujuan untuk memperkuat eksistensi dari kearifan lokal, namun tujuan tersebut tidak selaras aspek sosiologis dan aspek yuridis dari penetapan desa adat di Indonesia. Kata Kunci: Penetapan Desa Adat, Desa Adat, Formulasi. ABSTRACT Desa is a small power within a small scope aimed at creating equity and active community participation as the driving force for the progress of an area. Law No. 6 of 2014 on Desa marks the beginning of autonomous Desa governance, including Desa Adat that received normative legitimacy in the Law along with the conditions for their establishment after being delegitimized during the New Order regime. Therefore, the researcher will then examine the formulation of the designation of Desa as Desa Adag by analyzing the Desa Law from the perspective of statute and historical. Using the historical-normative method through a normative legal approach, it was found that, first, the formulation of the establishment of Desa Adat in the Desa Law has issues of the vacuum of law Second, based on the issues of determination, there are two obstacles: substantial legal obstacles and practical obstacles. Third, the legal politics of the Desa Law require that the criteria for Desa Adat be used to prevent large-scale expansion. Although Desa Adat are philosophically aimed at strengthening the existence of local wisdom, this goal is not aligned with the sociological and juridical aspects of the establishment of Desa Adat in Indonesia. Keyword: Establishment of Desa Adat, Desa Adat, Formulation.