<![CDATA[Konflik batas wilayah antar desa masih menjadi persoalan yang kompleks di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu kasus yang mencuat adalah ketidakjelasan batas administrasi Desa Punti Kayu di Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Peta indikatif yang digunakan oleh lembaga pemetaan telah menyebabkan sejumlah dusun yang secara de facto merupakan bagian dari Desa Punti Kayu justru masuk ke desa lain secara de jure. Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian antara dokumen administrasi kependudukan dan batas wilayah desa dalam peta resmi. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis peran negara dalam menangani persoalan legitimasi wilayah dan konflik batas desa, serta merumuskan strategi kebijakan penyelesaian yang tepat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara melalui institusi pusat dan daerah memiliki peran krusial dalam penyusunan regulasi, fasilitasi mediasi, dan penegasan batas desa yang berbasis pada prinsip keadilan spasial dan partisipasi masyarakat.]]>
Copyrights © 2025
