<![CDATA[Pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat bahwa ada beberapa pengusaha yang melakukan hal-hal yang merugikan konsumen. Hak-hak konsumen sering diabaikan oleh pengusaha, dengan kata lain, pengusahabelum melakukan kewajibannya kepada konsumen dengan baik. Dari latar belakang ini, penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu bagaimana aturan hukum mengenai penyelesaian sengketa konsumen dan bagaimana tanggung jawab pengusaha terhadap konsumen. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan deskriptif. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu data primer dan sekunder. Ada 2 (dua) metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen di BPSK berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sementara pengadilan negeri kurang objektif dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Tanggung jawab pengusaha default dapat dilakukan dengan melanjutkan / membatalkan perjanjian dan mengkompensasi kerugian yang timbul karena default.]]>
Copyrights © 2020
