<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan pemerintah daerah wilayah Sumatera bagian selatan (Sumbagsel) menggunakan model Sistem Pemantauan Tren Keuangan (SPTK). SPTK menggunakan dua faktor utama yaitu faktor keuangan yang terdiri dari 3 dimensi dengan 15 indikator perhitungan dan faktor lingkungan yang terdiri dari 1 dimensi dengan 3 indikator perhitungan. SPTK dipilih karena indikator pengukuran yang komprehensif dan berfungsi sebagai sistem peringatan dini bagi pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi yang berasal dari data sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan data demografi wilayah Sumbagsel tahun 2019-2023. Populasi dalam penelitian ini adalah 60 pemerintah daerah kabupaten dan kota wilayah Sumbagsel. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan cara sampling jenuh. Hasil penelitian menunjukkan lebih dari 50% pemerintah daerah wilayah Sumbagsel memiliki pengelolaan utang daerah yang buruk ditandai dengan cenderung menurunnya indikator-indikator perhitungan pada dimensi struktur utang. Pemerintah kota cenderung memiliki tingkat pengangguran yang tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 5,33-7,04%, sedangkan pemerintah kabupaten cenderung memiliki tingkat kemandirian keuangan yang rendah karena masih bergantung pada sumber dana pemerintah pusat dan provinsi ditandai dengan tingginya nilai indikator rasio antarpemerintah sebesar rata-rata 0,84-0,91 serta perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih sangat rendah ditandai dengan rendahnya nilai indikator rasio kemandirian dan rasio PAD per belanja sebesar rata-rata 0,07-0,10.]]>
Copyrights © 2025
