Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Sosial
Vol 20, No 1 (2025): JURNAL ILMIAH ADMINISTRASI DAN SOSIAL

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIKINDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) SEBERANG ULU DUA KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS PASAL 2 AYAT 3)

Sandi, Junaidi (Unknown)
Effendi, Zulkani (Unknown)



Article Info

Publish Date
30 Jun 2025

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu Dua Kota Palembang (Studi Kasus Pasal 2 Ayat 3) dan faktor penghambat dan pendukung  dalam Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang  Pencatatan  Pernikahan Di kantor  Urusan Agama (KUA) Seberang Ulu Dua Kota Palembang (Studi Kasus Pasal  2 Ayat  3).Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah di kantor urusan agama meliputi prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan yang akan menikah. Peraturan ini mengatur tentang proses pendaftaran, persyaratan dokumen, serta tata cara pelaksanaan pencatatan nikah di kantor urusan agama yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pernikahan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk memudahkan pencatatan dan pelaporan status perkawinan.Hasil analisis data tes, yang diperkuat data analisis dengan cara wawancara, maka ditemukan implementasi yang baik tentang Peraturan menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 serta adanya faktor penghambat dan faktor pendorong implementasi peraturan menteri Agama nomor 20 tahun 2019. Kata Kunci: Implementasi  dan Pencatatan kehendak nikah

Copyrights © 2025






Journal Info

Abbrev

satyanegara

Publisher

Subject

Environmental Science Social Sciences

Description

Jurnal ini berisi tentang berbagai penelitian dibidang Administrasi dan Sosial, dimana disajikan secara logis argumentatif serta dapat menghasilkan kajian atau ulasan ilmiah yang berpengaruh cukup signifikan terhadap implementasi/pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang ...