<![CDATA[Sistem outsourcing telah menjadi salah satu strategi utama dalam pengelolaan tenaga kerja di Indonesia, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perubahannya melalui UU Cipta Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja kontrak dalam sistem outsourcing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui telaah dokumen dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur hak-hak dasar pekerja outsourcing, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, ketidakjelasan tanggung jawab antara perusahaan penyedia jasa dan perusahaan pengguna, serta pelanggaran hak-hak pekerja terkait upah, jaminan sosial, dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja sepihak. Diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum, dan edukasi bagi pekerja agar perlindungan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan.]]>
Copyrights © 2025
