<![CDATA[Pembatalan perkawinan dapat menimbulkan dampak hukum yang signifikan bagi pihak yang terlibat, terutama dalam hal kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Artikel ini membahas analisis hukum terkait gugatan ganti rugi dalam kasus pembatalan perkawinan menurut sistem hukum Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah dasar hukum yang mendasari gugatan ganti rugi, pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative. Pengumpulan data menggunakan Bahan hukum pimer, sekunder dan tersier yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan ruang bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selain itu, pengadilan mempertimbangkan berbagai faktor hukum, sosial, dan moral dalam membuat keputusan yang adil bagi pihak yang dirugikan.]]>
Copyrights © 2025
