<![CDATA[Desentralisasi kesehatan di Indonesia yang diimplementasikan lebih dari dua dekade telah mentransformasi tata kelola sistem kesehatan dari sentralistik menjadi terdesentralisasi melalui pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan desentralisasi terhadap tata kelola dan kinerja sistem kesehatan daerah, mengidentifikasi faktor determinan yang mempengaruhi variasi keberhasilan implementasi, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk optimalisasi kebijakan desentralisasi kesehatan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka melalui penelusuran literatur terkait desentralisasi kesehatan Indonesia yang diterbitkan dalam rentang waktu 2020-2025, dianalisis menggunakan pendekatan tematik dengan kerangka konseptual yang mencakup dimensi ruang keputusan, kapasitas daerah, dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan variasi signifikan dalam alokasi anggaran kesehatan antar daerah (5%-18% dari APBD), disparitas distribusi tenaga kesehatan (rasio dokter per 100.000 penduduk di Jawa-Bali 30-45, Indonesia Timur 8-18), serta kesenjangan capaian indikator kesehatan yang dipengaruhi interaksi kompleks antara faktor kontekstual, sistem, dan tata kelola. Tantangan koordinasi pusat-daerah mencakup perbedaan persepsi prioritas masalah, keterbatasan ruang fiskal, ketidaksesuaian timeline perencanaan, dan rigiditas standar nasional. Dapat disimpulkan bahwa desentralisasi kesehatan perlu dipandang sebagai proses dinamis yang membutuhkan penyesuaian berkelanjutan dengan memperkuat kapasitas pemerintah daerah, mengembangkan mekanisme transfer fiskal berbasis kinerja, serta membangun forum koordinasi multi-level untuk mencapai keseimbangan antara standardisasi kualitas dan fleksibilitas adaptasi lokal dalam mewujudkan sistem kesehatan yang adil, berkualitas, dan responsif.]]>
Copyrights © 2025
