<![CDATA[Moratorium pertambangan di Indonesia merupakan kebijakan penting yang diterapkan untuk menghentikan sementara penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan hutan primer dan lahan gambut. Evaluasi kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola sumber daya alam, mengurangi kerusakan lingkungan, serta menekan laju deforestasi. Artikel ini mengkaji efektivitas kebijakan moratorium dengan menggunakan analisis literatur dan bibliometrik melalui perangkat Publish or Perish dan VOSviewer. Pembahasan mencakup evaluasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah, serta dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Studi kasus di Kalimantan Timur, di mana lebih dari 1.000 IUP dicabut karena tidak memenuhi standar lingkungan, menunjukkan bahwa kebijakan moratorium berhasil mengurangi deforestasi. Namun, tantangan seperti lemahnya penegakan hukum, kolusi, dan ketidaksinkronan kebijakan pusat-daerah masih menjadi hambatan utama dalam pelaksanaannya. Kesimpulannya, kebijakan ini efektif dalam beberapa aspek, namun membutuhkan peningkatan dalam hal transparansi, pengawasan, dan kolaborasi multistakeholder. Rekomendasi untuk perbaikan kebijakan termasuk pengetatan regulasi, peningkatan pengawasan berbasis teknologi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.]]>
Copyrights © 2025
