<![CDATA[Sektor pertanian Indonesia berperan penting dalam ketahanan pangan dan perekonomian, tetapi menghadapi tantangan seperti konflik lahan, ketidakpastian hukum, dan perubahan iklim. Penelitian ini menganalisis manajemen risiko sosial dalam mitigasi konflik pertanian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur sistematis. Kerangka teori yang digunakan meliputi prinsip FPIC (Free, Prior, and Informed Consent) dan ESG (Environmental, Social, Governance) sebagai dasar analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik lahan dipicu oleh sertifikasi tanah yang tidak jelas, ekspansi agribisnis, dan reforma agrarian yang belum tuntas. Strategi mitigasi yang efektif mencakup; (1) Penerapan FPIC dan ESG untuk transparansi dan partisipasi masyarakat. (2) Percepatan sertifikasi tanah melalui program PTSL dan One Map Policy. (3) Kolaborasi multistakeholder (Pemerintah, LSM, dan petani). (4) Peningkatan kapasitas petani tentang hak kepemilikan lahan. Pendekatan ini dapat menciptakan kepastian hukum, pengelolaan lahan yang transparan, dan hubungan harmonis antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, tata kelola inklusif dan kolaboratif mampu memperkuat ketahanan bisnis pertanian Indonesia secara berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2025
