<![CDATA[Penelitian ini membahas penerapan hukum internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia serta tantangan teoritis dan praktis yang menyertainya. Fokus utama kajian ini adalah posisi hukum internasional dalam hierarki norma hukum Indonesia dan kendala dalam proses integrasi ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis kritis, penelitian ini mengkaji dokumen hukum primer seperti UUD NRI 1945, UU No. 24 Tahun 2000, dan perjanjian internasional yang diratifikasi Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia cenderung menganut pendekatan dualisme, dengan kewajiban ratifikasi formal oleh DPR untuk mengadopsi hukum internasional ke dalam hukum nasional. Namun demikian, terdapat berbagai hambatan seperti tumpang tindih norma hukum, resistensi ideologis, rendahnya pemahaman hukum internasional di kalangan aparatur negara, serta lemahnya implementasi di tingkat daerah. Selain itu, ketiadaan norma konstitusional yang eksplisit mengenai status hukum internasional menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya. Penelitian ini merekomendasikan reformasi normatif, peningkatan literasi hukum, serta kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah guna menjamin harmonisasi antara hukum nasional dan komitmen internasional Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
