<![CDATA[Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung kemandirian fiskal daerah. Namun, pelaksanaan pemungutannya selama ini kerap menghadapi permasalahan regulatif, administratif, dan teknis. Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang membawa perubahan signifikan terhadap sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dari aspek normatif dan implementatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, disertai dukungan data sekunder dari DJPK, BPK, dan BPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, UU HKPD telah merumuskan kerangka kebijakan yang lebih terstruktur dan efisien, antara lain melalui penyederhanaan jenis pajak dan retribusi, penguatan prinsip keadilan fiskal, serta integrasi teknologi informasi. Namun, di tingkat implementasi, masih ditemukan tantangan serius, seperti keterbatasan SDM, infrastruktur digital yang belum merata, serta belum optimalnya harmonisasi regulasi daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan, pengawasan terintegrasi, dan edukasi wajib pajak agar tujuan reformasi fiskal dalam UU HKPD dapat tercapai secara menyeluruh.]]>
Copyrights © 2025
