<![CDATA[Studi ini mengkaji tantangan hukum, ekonomi, dan sosial terkait penerapan pajak robot dalam kerangka perpajakan Indonesia, yang didorong oleh adopsi teknologi artificial intelligence (AI) dan robotika yang pesat. Otomatisasi secara signifikan mengubah pasar tenaga kerja, menyebabkan hilangnya lapangan kerja, serta menurunkan penerimaan negara dari PPh Pasal 21 karyawan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, konsep pajak robot diajukan sebagai kebijakan alternatif yang bertujuan menjaga kestabilan pendapatan pemerintah dan mendukung pekerja yang terdampak. Penelitian ini melakukan analisis doktrinal terhadap kelayakan hukum, tantangan implementasi, serta implikasi etis dan ekonomi dari penerapan pajak robot. Melalui analisis komparatif, penelitian ini mengkaji pengalaman internasional, seperti pendekatan di Korea Selatan dan Uni Eropa, guna memperoleh wawasan dalam mendesain kebijakan yang seimbang. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya definisi hukum yang jelas tentang robot, desain pajak yang proporsional, penggunaan pendapatan pajak secara strategis, serta koordinasi internasional yang efektif guna memastikan keadilan distributif dan meminimalkan dampak negatif terhadap inovasi dan investasi.]]>
Copyrights © 2024
